Model Implementasi Kebijakan ini adalah menurut George C Edward III, dimana sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi 4 hal pokok yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Perlu anda ketahui juga bahwa implementasi ini merupakan salah satu dari 5 Tahap Penyusunan Kebijakan Publik.
1) Komunikasi
Setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya[1, 2].
2) Sumber Daya
Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik, berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya financial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa dukungan financial yang memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran[1, 3].
3) Disposisi (Komitmen)
Karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran yang membawanya senantiasa antusias dalam melaksanakan tahap - tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dalam program/kebijakan[1, 3].
4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalamguideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan komplek. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat[1, 3].
Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu sama yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya; implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak akan optimal dalam mencapai tujuan program. Begitu juga watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran.
Sumber Rujukan :
1. Indiahono, D. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic PolicyAnalisys. Gava media, Yogyakarta,2009.
2. Nugroho, R. Publik Policy, PT Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2008.
3. Subarsono, A. Analisis Kebijakan Publik Konsep Edisi Ketiga Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
